Politik dalam Media, Keaslian Berita Dipertanyakan!

Politik dalam Media, Keaslian Berita Dipertanyakan!

Hampir semua golongan masyarakat mendapatkan masukan berita atau informasi melalui media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Hal lumrah ketika kita melihat seseorang dengan asiknya dipojokan angkot memainkan gudgetnya atau di dalam kereta melihat bapak-bapak sedang membaca koran. Itu membuktikan betapa peran media sangat mempengaruhi kualitas informasi masyarakat. Namun tidak banyak masyarakat yang menyadari tentang keaslian berita atau informasi yang mereka baca.

Kenapa informasi di media bisa diragukan keasliannya? Jawabannya tidak lain karena intrik politik. Seperti yang orang-orang ketahui bahwa media massa adalah sarana informasi dan komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi dan pesan, sehingga akan sangat mudah untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik. Selain itu, media massa juga merupakan salah satu tempat yang panas untuk dikuasai karena bisa menunjang atau mengangkat popularitas dan elaktabilitas seseorang. Sehingga membuat banyak orang yang haus kekuasaan dan mempunyai banyak uang membeli saham-saham media informasi cetak maupun elektronik.

Media massa sekarang ini sangat relevan dengan apa yang dikatakan marxian aliran frankfurt “media massa adalah hasil perkawinan genetis antara bisnis (kepentingan ekonomi dan kekuasaan (kepentingan politik). Di indonesia sekarang ini teori ini terbukti benar dengan bukti banyaknya pemilik media yang kaya raya masuk ke ranah perpolitikan atau politisi yang juga kaya raya mulai merintis bisnis informasinya. Mislnya Abu Rizal Bakrie pemilik Visi Media Asia sekaligus ketua umum partai GOLKAR dan calon presiden 2014, Surya Paloh pemilik Media Group sekaligus ketua umum partai NASDEM, Harry Tanoe pemilik MNC Group sekaligus politisi partai HANURA, dan masih banyak lagi politisi-politisi yang memiliki perusahaan media massa.

Dengan momen pemilihan umum (PEMILU) 2014 yang semakin mendekat, media juga semakin memanas, setiap media sibuk mengangkat citra positif para pemiliknya. Apalagi dari dua calon pasangan presiden dan wakil preseiden masing-masing dari mereka memiliki medianya sendiri.

 Hal seperti itu berdampak buruk ketika terdapat intrik politik didalamnya. Bahkan bisa menyebabkan perang antar perusahaan media massa. Saling serang menyerang tokoh lewat berita akan menjadi tontonan atau bacaan masyarakat yang menjadi konsumen dari berita mereka tersebut. Satu media menjatuhkan tokoh ini, satu media lainnya menjatuhkan tokoh yang lainnya lagi.

Dampak terburuknya adalah keaslian berita yang disajikan. Ketika media memberikan informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi itu akan sangat berdampak pada opini publik. Masyarakat akan terpecah belah karena ketidakaslian informasi ini. Orang di kampung sini membacanya koran ini, mereka beranggapan bahwa si Anu itu korupsi dan harus dihukum mati, sedangkan masyarakat sana membacanya koran sana dan mereka beranggapan si Anu itu tidak terbukti bersalah,si Anu hanya dijebak dan mereka membela si Anu. Ketika masyarakat sini dan sana bertemu dan membahas si Anu, bisa terjadi keribuatan. Cerita konyol seperti itu bisa saja terjadi mengingat masyarakat Indonesia mudah sekali terpngaruhi, oleh karena itu keaslian berita sangatlah diperlukan.

Pemerintah mungkin harus turun tangan dalam mengawasi pemberitaan dimedia-media. Memang benar bahwa setiap perusahaan media pastinya memiliki SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), apalagi setelah berakhirnya rezim ORBA banyak sekali perusahaan media baru yang muncul, namun bukan berarti kebebasan yang diberikan dipergunakan semena-mena sehingga rakyat terancam mendapatkan berita yang tidak bertanggung jawab oleh perusahaan media massa. Untuk menunjang kebutuhan informasi masyarakat Indonesia, seharunya media bisa bersikap netral tanpa keberpihakan kepada siapapun dengan memberikan berita yang jujur dan apa adanya.